FAKFAK, kabafakfak.net – Di tengah tingginya beban malaria dan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya kesehatan yang dimiliki, maka keikutsertaan masyarakat menjadi sebuah keharusan dalam pengendalian malaria.
Berdasarkan pengalaman para ahli, ada lima hal kunci yang perlu diperhatikan agar program yang melibatkan masyarakat dapat berjalan secara efektif.
Hal tersebut di sampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Gondo Suprapto dalam rilisnya kepada media ini, Senin (10/5/2021).
Lima kata kunci itu, sebut Gondo Suprapto, yaitu keterlibatan masyarakat, Integrasi dengan program yang sudah ada, Pelatihan dan dukungan yang berkesinambungan, Penjaminan mutu serta Kepemilikan Lokal.
Menurutnya, hal itu sejalan dengan tema Peringatan Hari Malaria Sedunia Tingkat Nasional Tahun 2021 yaitu Bersama Masyarakat Menuju Indonesia Bebas Malaria atau Tema WHO = Reaching The Zero Malaria Target = Mencapai Target Nol Malaria.
Dijelaskannya, sinergitas antara stakeholder diperlukan dalam pencapaian eliminasi malaria di Indonesia.
“Malaria bisa dikalahkan bila ada komitmen politik yang kuat para pengambil keputusan, investasi yang memadai, kombinasi strategi yang tepat, keterlibatan masyarakat untuk tujuan bersama agar dunia bebas malaria,”jelasnya.
Lanjut Gondo Suprapto, masih terdapat banyak tantangan penanggulangan malaria dalam menuju bebas malaria nasional tahun 2030 karena masih terdapat daerah endemis tinggi yang sebagian besar berada di daerah timur Indonesia, yang secara geografis sulit dan memerlukan pendekatan sosial budaya spesifik.
“Di daerah tersebut malaria masih menjadi masalah kesehatan yang utama pada ibu dan balita yang berakibat buruk pada kualitas kehamilan serta pertumbuhan dan perkembangan janin dan balita,” ujarnya.
“Risiko dari malaria dapat mengakibatkan anak stunting dan gangguan fungsi kognitif yang dapat menurunkan kualitas generasi penerus bangsa,”tambahnya.
Sementara itu, lanjut dia, tantangan di daerah endemis rendah dalam mencapai bebas malaria adalah adanya komunitas adat terpencil, penambang dan perambah hutan ilegal serta adanya mobilitas penduduk yang tinggi dari daerah endemis tinggi.
“Tantangan yang lain selain itu adalah masih kurangnya komitmen dari pemerintah daerah di daerah endemis tinggi dan penganggaran di daerah rendah sehingga menghambat pencapaian untuk mempertahankan status bebas malaria,”kata dia.
Tantangan ini menurut dia, perlu disikapi dengan pelibatan dan dukungan secara aktif dari segenap pemangku kepentingan dan masyarakat karena masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri, tetapi seluru komponen masyarakat untuk berkomitmen Papua Barat Menuju Eliminasi Malaria.
Sebab menurutnya, Papua Barat sebagai salah satu Provinsi di wilayah Indonesia Timur yang masih menjadi daerah dengan endemisitas tinggi kasus malaria, juga bertekad untuk bebas malaria. (am/tatag)
